Rapat Pimpinan OPD dilingkungan Prov Banten bulan September 2019
Sumber Gambar :RISALAH
RAPAT
Acara
Rapat : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ProgresRealisasi
s.d 31 Agustus 2019
Hari,
Tgl, Pukul : Senin, 9
September 2019, 11.00 WIB s.d. selesai.
Pimpinan
Rapat : Gubernur Banten
Tempat : Ruang
Rapat Bappeda Provinsi Banten
Peserta
:
Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Seluruh Staf Ahli Gubernur, Asda, Ess. II dan Ess. III
Pemprov. Banten.
Adapun risalah rapat yang dapat kami sampaikan
sebagai berikut:
I. ARAHAN BAPAK GUBERNUR
1. Bagi
Pejabat yang tidak menghadiri rapat pimpinan hari ini tanpa keterangan agar pa
Sekda mengenakan sanksi dengan pemotongan Tunjangan Kinerjanya;
2. Dinas
Kominfo seharusnya optimalkan menginformasikan hasil pembangunan yang
dilaksanakan Provinsi Banten selama ini, tetapi kenyataannya tidak ada;
3. Pa
Wagub dan Pa Sekda agar mengecek rehabilitasi Pendopo Gubernur Lama;
4. Bapenda
periksa perizinan pengguna bahu jalan, kasih tanda pakai stiker yang sudah ada
izin dan yang belum ada izin;
5. Sebelum
Rapim harusnya ada rapat Pra Rapim ditingkat Dinas/Badan/Biro agar data sudah
siap pada saat rapim;
6. Kominfo
harus bisa membina Tim Ahli IT yang ada di Dinas nya;
7. Pastikan
untuk proyek tahun 2019 mana yang bisa dilaksanakan dan yang tidak bisa;
8. Ulang
tahun Banten agar menampilkan festival Kopi, festival batu akik dan festival
burung;
9. Ulang
tahun Banten agar menampilkan target dan realisasi pembangunan daerah, seperti:
RTLH dan listrik perdesaan;
10. Distamben
agar melakukan ekspose terkait adanya potensi emas di gunung kencana;
11. Bapenda
agar menghitung bagi hasil dan dana perimbangan pusat dari hasil pertambangan;
12. BPBD agar
segera menyelesaikan verifikasi data untuk pencairan dana bantuan gempa;
13. BPBD,
Perkim, Biro Hukum, Dinsos dan BPKAD agar menyelesaikan persoalan pembangunan
huntap dan penanganan pasca gempa.
II. LAPORAN KEPALA OPD
1. Kepala Bapenda, menyampaikan :
a. Realisasi
pendapatan daerah sampai dengan September 2019
(nominal terlampir)
b. Server
yang baru sudah dipasang dan sudah digunakan disimpan dikantor pusat Bapenda,
sedangkan untuk server backup disimpan di UPT Serpong
c. Realisasi
PKB paling tinggi berasal dari UPT Cikande sebesar 78% sedangkan paling rendah
berasal dari UPT Cilegon sebesar 62%
d. UPT
Cilegon realisasi PKB rendah karena target wilayah potensi PKB diambil oleh UPT
Cikande tetapi perhitungan target nya tidak dikurangi lagi
e. Realisasi
PKB UPT tahun 2019 rata-rata sebesar 68%
f. OPD
penyumbang retribusi paling kecil adalah PUPR yang bersumber dari perizinan
bahu jalan
g. OPD
penyumbang retribusi paling besar secara presentasi adalah Dinas Penghubung
tetapi karena target nominal nya juga rendah.
2. Kepala PUPR, menyampaikan :
a. Realisasi
Retribusi rendah karena pengeluaran perizinan untuk penggunaan bahu jalan
sedikit.
3. Kepala DPPSDM, menyampaikan:
a. Retribusi
bersumber dari pelaksanaan Diklat pegawai, target pajak retribusi masih
tercapai.
4. Kepala DKP, menyampaikan :
a. Retribusi
sebagian berasal dari pabrik ES.
5. Kepala Kominfo, menyampaikan :
a. Realisasi
fisik 67% dan realisasi keuangan 40%
b. Kegiatan
publikasi efektif berjalan mulai bulan Mei 2019, saat ini sedang ada paket
publikasi yang dilelangkan
c. Kementerian
Kominfo sedang mendata sistem elektronik untuk pengaduan masyarakat
d. Data
sektoral sedang dilakukan
e. Terkait
sistem SPSE untuk e-kontrak, saat ini OPD sudah menerapkan e-kontrak
f. Website
OPD tidak update informasi yaitu BPKAD, Inspektorat, Bapeda dan Satpol PP.
6. Kepala Satpol PP, menyampaikan :
a. Saluran
jaringan internet lambat sehingga waktu akan update informasi pada website
menjadi terhambat.
7. Kepala Dinas Pertanian, menyampaikan :
a. Realisasi
fisik sebesar 62% dan realisasi keuangan sebesar 67%
b. Proyek
fisik paling besar pada Lab Pakan sebesar 4 Miliar, realisasi fisik hampir 100%
tinggal menunggu pembayaran karena dana berasal dari DAK yang mengharuskan 2
tahap pencairan
c. Paket yang sedang ke ULP yaitu pembangunan pagar pembatasSitandu untuk keamanan dari babai hutan dan manusia
d. Distan
sudah menyiapkan lahan untuk cabai seluas 100 hektar dengan biaya sekitar 60
miliar dengan estimasi produksi sebesar 700 ton.
8. Kepala Dinas Ketapang, menyampaikan :
a. Realisasi
fisik sebesar 68% dari realisasi keuangan sebesar 62%;
b. Ada
program yang akan dilaksanakan akhir tahun 2019, yaitu program nasional yang
akan dilaksanakan di Kendari yaitu Lomba
Pangan Nasional;
c. Cadangan
pangan Provinsi masih 200 Ton dirancang untuk pasca bencana, stabilitas harga
pangan dan kerawanan pangan;
d. Program
unggulan lain adalah RUPM yaitu pembinaan masyarakat yang dipandang rawan
pangan dan masyarakat mendapat bantuan Kementerian Pangan
e. Masih
terus dilakukan distribusi pangan.
9. Kepala Disperindag
a. Stok
beras medium masih banyak di bulog
b. Beras
boleh dioplos antara beras lokal dan beras impor
c. Harga
cabai cukup mahal
d. Petani
tidak khusus memproduksi cabai.
10. Kepala DLHK, menyampaikan :
a. Lahan
untuk ketahanan pangan untuk tanaman keras ada di cibaliung, cigeulis,
cimarangray, gunung karang
b. Di
Cimarangray luas lahan sekitar 2800 hektar cocok untuk tanaman jengkol dan
kopi.
11. Kepala Distamben, menyampaikan :
a. Deviasi
fisik sebesar 16% dan deviasi keuangan sebesar 30%, hal ini terjadi karena pada
kegiatan lisdes ada lelang ulang. Bulan Oktober dan November pandeglang akan
diselesaikan dan desember untuk kabupaten Tangerang
b. Program
lisdes merupakan unggulan distamben karena langsung berhubungan dengan
masyarakat,
c. Ada
beberapa lokasi yang tidak bisa dijangkau karena jaringan dari
PLN belum tersedia
d. Pendanaan
untuk listrik pedesaan diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah
e. Ada
55000 rumah yang tidak memiliki saluran listrik sendiri
f. Dibutuhkan
anggaran sebesar Rp67 miliar untuk memenuhi instalasi sebanyak 55000 rumah
g. Maksimal
tahun 2021 program lisdes ditargetkan bisa selesai
h. Terkait
adanya potensi emas di gunung kencana masih dalam proses eksplorasi
i. Kualitas
emas bayah ada unsur emas 24 karat dan unsur mineral lainnya.
12. Kepala Satpol PP, menyampaikan :
a. Realisasi
fisik sebesar 64,94% dan realisasi keuangan 63,02%.
13. Kepala DP3AKKB,
a. Realisasi
fisik sebesar 75,83% dan realisasi keuangan sebesar 63%
b. Permasalahan
terkait pemanfaatan data dukcapil dan sudah dikoordinasikan dengan pa Sekda
dimana data yang berbasis IKA, dana akan disalurkan kepada OPD terkait
14. Kepala Dinsos,
a. Realisasi
fisik sebesar 67% dan realisasi keuangan sebesar 61%
b. Data
kemiskinan masih mengacu dari DTT Kementerian Sosial
c. Terkait
bansos tidak terencana yang akan dicairkan, data SK Bupati Pandeglang diusulkan
800 peserta yang terkena gempa kemudian yang terverifikasi ada 746 KK.
15. Kepala BPKAD, menyampaikan :
a. Data Korban gempa belum diajukan oleh BPBD
16. Kepala Biro Hukum, menyampaikan :
a. Terkait penentuan zona merah sudah
dilakukan rapat bersama tim, aturan terkait zona merah seharusnya diatur oleh
peraturan daerah
17. Kepala Dinas Perkim, menyampaikan :
a. Penetapan lahan untuk hunian tetap ada
di zona hijau tetapi belum dikoordinasikan dengan BNPB
III. LAPORAN PROGRES PER 31 AGUSTUS 2019
1. Capaian Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Penerimaan daerah sampai dengan tanggal 31-AGUSTUS-2019 tercapai sebesar 71,27% dari pagu pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar surplus sebesar 13,51% apabila dibandingkan dengan akumulasi anggaran kas sampai dengan bulan Agustus terdiri dari:
a. Pendapatan
Asli Daerah, sebesar
61,38% ;
b. Dana
Perimbangan, sebesar 70,62%
c. Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar 84,86%
d. Penerimaan
Pembiayaan Daerah dari SiLPA Tahun Sebelumnya, sebesar 236,03%
Apabila dibandingkan dengan anggaran kas sampai
dengan bulan Agustus, terdapat objek penerimaan daerah yang tidak tercapai
target, yaitu:
a. Hasil
Retribusi Daerah, minus 8,99% ;
b. Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, minus 5,53%
c. Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(Rincian terurai dalam handout paparan)
Penerimaan daerah pada bulan Agustus sebesar
Rp966.979.457.190 atau 7,86%, surplus 2,92% apabila dibandingkan dengan
anggaran kas bulan agustus.
2. Capaian Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah,
a. Realisasi
Pengeluaran daerah sampai dengan tanggal 31-AGUSTUS2019 sebesar 48,02% dari
pagu belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar minus sebesar 10,85% apabila
dibandingkan dengan akumulasi anggaran kas belanja sampai dengan bulan agustus.
Pengeluaran daerah pada
bulan Agustus
sebesar 9,43%, surplus 2,58% apabila
dibandingkan dengan anggaran kas belanja bulan agustus.
b. Capaian
Fisik Kegiatan berdasarkan Laporan OPD kepada Biro Adpemda Setda Provinsi
Banten, cut off data tgl 25-AGUSTUS-2019 sebesar 58,95% dari rencana fisik s.d
bulan Agustus 2019 sebesar 70,24% sehingga terdapat deviasi minus 11,29%.
Capaian Fisik kegiatan
pada bulan Agustus sebesar 7,35%.
Rata-rata penerimaan daerah per bulan sampai dengan
bulan agustus sebesar 8,91%, sedangkan Rata-rata pengeluaran daerah per bulan
sampai dengan bulan agustus sebesar 6%.
3. Progres Pengadaan Barang dan Jasa,
a. Paket
pengadaan barang dan jasa yang telah tayang RUP pada Aplikasi SIRUP sampai
dengan tanggal 27-AGUSTUS-2019 sebanyak 27.578 paket atau sebesar
Rp8.597.208.279.089, terdiri dari:
1) Paket
lelang (Melalui ULP) sebanyak 521 paket atau sebesar Rp2.380.138.843.569;
2) Paket
Tidak Lelang (PL) sebanyak 8.766 paket atau sebesar Rp610.171.500.023;
3) Paket
E-Katalog sebanyak 984 paket atau
sebesar Rp301.791.032.755;
4) Total
Paket Melalui Penyedia sebanyak 10.271 paket atau sebesar Rp3.292.101.376.347;
5) Total
Paket Melalui Swakelola sebanyak 7.036 paket atau sebesar Rp2.013.005.526.395.
b. Usulan
Tender Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi
Banten TA. 2019 sampai dengan tanggal 27-AGUSTUS-2019 pada 31 SKPD, meliputi:
1) PAKET
LELANG SELESAI sebanyak 290 paket atau sebesar Rp1.197.394.997.995;
2) PAKET
LELANG DALAM PROSES & BELUM LELANG sebanyak
231 paket atau sebesar Rp1.181.783.550.574
4. Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik di
Lapangan
Sampel hasil monitoring dan evaluasi lapangan pada
paparan dan slide.
5. Perizinan dan Non Perizinan
Realisasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten sebanyak
1.798. (rincian terlampir pada paparan)