RISALAH RAPAT

Adapun risalah rapat yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

I. LAPORAN PROGRES SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 JULI 2019 1. Penerimaan Daerah, 

Penerimaan Daerah sampai dengan tanggal 31-JULI-2019 tercapai sebesar 63,47% terdiri dari:

a.     PAD sebesar 51,46%

b.     Dana Perimbangan sebesar 65,32%

c.     Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 165,59%

d.     Penerimaan Pembiayaan Daerah dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar 238,11%

Penerimaan daerah pada bulan Juli sebesar 12,04%.

Objek penerimaan daerah yang tidak mencapai target pada bulan Juli, yaitu: Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

2. Pengeluaran Daerah,

Pengeluaran belanja daerah sampai dengan tanggal 31-JULI-2019 sebesar 38,63%.

                                    Pengeluaran     belanja     daerah     pada     bulan     Juli sebesar6,76%.

Realisasi Fisik Kegiatan sampai dengan tanggal 25-JULI-2019 sebesar 51,61% dari rencana fisik 61,16% sehingga terdapat deviasi minus 9,55%.

Realisasi fisik kegiatan pada bulan Juli sebesar 10,33%.

3. Pengadaan Barang dan Jasa,

Penayangan paket pengadaan barang dan jasa pada Aplikasi SIRUP sampai dengan tanggal 30-JULI-2019 sebanyak 17.303 paket atau sebesar Rp5.305.106.902.742, terdiri dari:

a.     10.267 paket atau sebesar Rp3.290.126.406.347 melalui penyedia;

b.     7.036 paket atau sebesar Rp2.014.980.496.395 melalui swakelola.

Usulan Tender melalui ULP Provinsi Banten sampai dengan tanggal 30-JULI-2019 sebanyak 518 paket atau sebesar Rp2.378.233.873.569 pada 30 OPD, meliputi:

a.     Lelang selesai sebanyak 237 paket atau sebesar Rp1.100.533.495.695;

b.     Lelang dalam proses & paket belum lelang sebanyak 281 paket atau sebesar Rp1.277.700.377.874.

Adanya perubahan metode pemilihan penyedia, semula Lelang menjadi Penunjukan Langsung pada OPD, sebagai berikut:

a.     Dindikbud, semula paket lelang 109 paket menjadi 100 paket;

b.     DPRKP, semula paket lelang 86 paket menjadi 83 paket;

c.     Bapenda, semula paket lelang 8 paket menjadi 7 paket;

d.     Bappeda, semula paket lelang 3 paket menjadi 2 paket;

e.     Disperindag, semula paket lelang 9 paket menjadi 8 paket;

f.      Setwan, semula paket lelang 23 paket menjadi 22 paket.

Efisiensi Anggaran dari proses tender s.d. tanggal 26-Juni-2019 sebesar Rp137.834.879.270.

4. Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik di Lapangan

Sampel hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan, dilaporkan pada paparan sebanyak 21 sampel.

II. ARAHAN BAPAK GUBERNUR

1.     ESDM Provinsi Banten agar mengecek dan fasilitasi Gedung-gedung strategis Pemprov Banten untuk tetap teraliri listrik apabila terjadi pemadaman listrik;

2.     Bapenda agar:

a.     meningkatkan system pelayanannya, siapkan solusi alternative, pastikan sistem tidak mengalami error terus menerus;

b.     bangun sistem yang kuat untuk menunjang pelayanan pendapatan;

c.     mereview sistem e-samsat yang sekarang agar tidak sering error;

d.     Penyedia jasa system pelayanan pendapatan di evaluasi kinerjanya.

3.     BPBD agar:

a.     tingkatkan pemantauan ke lokasi-lokasi rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat;

b.     siapkan tempat-tempat evakuasi yang aman di dataran tinggi sebagai tempat penampungan apabila terjadi bencana tsunami;

c.     Sosialisasikan tempat-tempat evakuasi kepada masyarakat;

d.     System informasi bencana agar cepat diterima Masyarakat dan

Pimpinan;

e.     Segera salurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa maupun tsunami.

4.     Pak Wagub dan Pak Sekda agar melaporkan dan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga Vertical Terkait untuk pemulihan pasca bencana gempa dan tsunami;

5.     Agar dari awal sudah ditentukan metode pengadaan, dengan Lelang/ ecatalog/ Penunjukan Langsung/ Swakelola;

6.     Agar ada kegiatan untuk penentuan metode pengadaan barang dan jasa.

7.     Pak Sekda agar mengevaluasi keterlambatan proses lelang di SKPD maupun di ULP.

III. LAPORAN KEPALA OPD 

1.     Kalak BPBD, laporan dampak gempa tanggal 02/08/2019, diantaranya:

a.     Informasi adanya korban meninggal, bukan karena dampak langsung gempa, meninggal karena sakit dan panik;

b.     Pengiriman logistik dan assesment dampak gempa masih berjalan;

c.     Ada 430 rumah dan sarana sosial yang mengalami kerusakan, sebagian besar rusak ringan;

d.     Tim sudah berada di lokasi sejak tgl 2 agustus dini hari dan waktu siaga selama 2 jam; 

e.     Sudah dilakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar terkait siaga bencana apabila terjadi gempa susulan;

f.      BNPB dan Kementerian Sosial hadir di lokasi bencana;

g.     Untuk rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa, bantuan akan diberikan secara stimulan dan difasilitasi oleh kementerian sosial, saat ini BPBD sedang melakukan asesmen kerusakannya;

h.    Sudah dilakukan koordinasi dengan instansi TNI, Polri, Dinkes, Dinsos dan PemKab/PemKot;

i.      Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG tersambung ke BPBD untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat

j.      Sekarang sedang dilakukan pemberian bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana.

2.     Kepala Bapenda, menyampaikan :

a.     Sistem samsat error disebabkan oleh sistem jaringan Telkom mengalami masalah di Pandeglang, sudah dilakukan koordinasi intensif dengan Telkom pusat dan Telkom cabang;

b.     Bapenda menggunakan jaringan provider lain selain Telkom sebagai alternative untuk backup;

c.     Telkom melakukan penarikan jaringan selama 2 jam;

d.     Telah menegaskan kepada Telkom agar menyediakan jalur alternative untuk backup, melakukan sinkronisasi server pada sabtu dan minggu;

e.     Mengintegrasikan e-samsat polri, integrase e-samsat dengan simral.

3.     Kepala Dinas PUPR, menyampaikan:

Realisasi fisik dan keuangan, dan Progres pengadaan barang dan jasa.

4.     Kepala Dindik, menyampaikan:

Lelang DAK terlambat karena harus sesuai Juknis Kemendikbud.

5.     Kabag Biro Adpem (Bu Dewi), menyampaikan:

a.     Progres Realisasi Fisik 51,61%, dan Keuangan 38,63%;

b.     SKPD dengan realisasi terendah dan tertinggi.

6.     Kabag Biro Adpem (Pa Alzein), menyampaikan lelang terlambat karena:

a.     kekurangan data pendukung seperti KAK, dan Proses Review HPS;

b.     SKPD terlambat mengumumkan seperti PUPR, Dindik dan PRKP;

c.     Adanya kesalahan metode pemilihan penyedia.