e-Government

e-Government di Provinsi Banten

 Perkembangan teknologi informasi semakin modern dan dinamis, apapun yang orang butuhkan bisa didapatkan hanya dengan menggunakan sebuah gadget, sehingga terdapat sebutan istilah era digitalisasi. Terkait dengan modernisasi, akhir-akhir ini hampir di setiap instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, kecanggihan teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas dalam melaksanakan tugas rutinitas, salah satunya penyebaran informasi dan komunikasi melalui sebuah aplikasi chat salah satunya Whatsapp (WA), sehingga setiap orang dalam kesehariannya hampir menggunakan gadget untuk kebutuhannya, baik kebutuhan informasi, komunikasi maupun hal lainnya.

Di sisi lain, dalam menjalankan smart government tentunya berawal dari sebuah konsep pemerintahan berbasis teknologi atau sering disebut dengan istilah e-Government. Namun, dalam setiap Pemerintah Daerah tentunya memiliki perbedaan dalam penerapan e-Government, hal ini dikarenakan tidak setiap kondisi demografis suatu daerah sama dengan daerah lain, maka dari itu dalam hal penerapan e-government-nya pun berbeda-beda termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Adapun tahapan- tahapan dalam penerapan e-Government di Provinsi Banten, yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain adalah sebagai berikut : (1) Komponen SDM yaitu adanya peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga terdapat pemahaman terhadap pengelolaan TIK, (2) Komponen Infrastruktur TIK yaitu identifikasi dan pemetaan infrastruktur TIK di lingkungan Pemprov Banten serta pengembangan jaringan interkoneksi intranet organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten, (3). Komponen Sistem Informasi yaitu mengidentifikasi proses alur kerja system informasi yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah Pemprov Banten serta integrasi system informasi dilingkungan Pemprov Banten.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut, terkait dengan e-Government Provinsi Banten, maka dalam hal ini sesuai regulasi daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Maka dalam hal penerapan implementasi e-Government.

Dalam hal ini, adapun harapan dalam pelaksanaan e-government Provinsi Banten berdasarkan visi – misi Kepala Daerah saat ini. Sesuai dengan Visinya yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berahlakul Karimah”, serta Misinya antara lain (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), (2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, (3) Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, (4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, (5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam Misi Kepala Daerah saat ini, terdapat aspek terkait dengan tahapan implementasi e-Government, salah satunya yaitu good governance. Seperti diketahui, bahwa terwujudnya good governance terdiri dari tiga komponen yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasif. Tentunya ketiga komponen tersebut tidak terlepas dari terbukanya system informasi kepada publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dengan tertuangnya aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam Misi Kepala Daerah Provinsi Banten, disertai tahapan implementasi e-Government, dikarenakan perkembangan zaman yang semakin dinamis, serta tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat memberikan kontribusi yang massif dan komprehensif terhadap Pemerintah Provinsi Banten.